| Petitum Permohonan |
Jl. Satar Tacik No. 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,
Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia 86519
HP.: 082145336271, Email :lbhmanggarairaya@gmail.com,
Ruteng, 29 September 2026
Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng
Di
R u t e n g
Perihal: Permohonan Praperadilan atas Penyitaan Terhadap Barang
Bukit Berupa Mobil Yang Dilakukan Kepolisian Resor Manggarai
Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Syuratman, S.H., Yeremias Odin, S.H. dan Kritoforus Thadeus Jao, S.H., M.H., Para Advokat/Kuasa Hukum,berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, Alamat Jl. Satar Tacik No.108, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 43/S.Ks/LBH.MR/IX/2026, tanggal 28 September 2026, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Surat Kuasa No: 40/KS/IX/2026/PN.Rtg, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2026 (Terlampir), baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama/kuasa dari :
Kristian Saveranus Son, NIK: 5310121512940005, Tempat/Tanggal Lahir: Leda 15 Desember 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Status Kawin, Perkerjaan Guru, Warga Negara Indonesia, Alamat: Leda, RT 007/RW 009, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur; yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
------------------------------------------ MELAWAN ------------------------------------
Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, c.q. Kepala Kepolisian Resor Manggarai, c.q. Reserse Kriminal Umum (Reskrim) Polres Manggarai yang beralamat di Jalan Katedral Ruteng, Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur 86516; selanjutnya disebut sebagai Termohon.
Untuk mengajukan permohonan praperadilan terhadap sah tidaknya penyitaan barang bukti oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, c.q. Kepala Kepolisian Resor Manggarai, c.q. Reserse Kriminal Umum (Reskrim) Polres Manggarai .
Adapun yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN
Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 15 menyatakan “Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan tersangka atau korban, atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang di atur dalam undang-undang”
Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 KUHAP diantaranya adalah:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini mengenai :
Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa;
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi sesrorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
Penangguhan pembantaran penahanan;
Dalam perkembangannya pengaturan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Jo. Pasal 158 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.
Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut ”terobosan hukum” (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukumprogresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.
FAKTA-FAKTA HUKUM
Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2026, sekitar pukul 14.00 WITA, anggota polisi pada Polres Manggarai bernama Bapak Calvien Ricardo Ratu Kaho dan Bapak Petrus Rivaldo Barnuwis (Termohon) beserta dengan teman-teman yang lainnya yang tidak diketahui namanya mendatangi rumah Pemohon, untuk bertemu dengan Pemohon dengan tujuan untuk melakukan upaya paksa yaitu melakukan penyitaan barang bukti berupa mobil dengan merek Honda Mobilio dengan nomor polisi: DK-1168 CF karena kendaraan mobil tersebut menurut (Termohon) bermasalah;
Bahwa ketika Termohon datang untuk melakukan penyitaan terhadap mobil yang dikuasai oleh Pemohon, Pemohon tidak melakukan perlawanan dan Pemohon memberikan penjelasan kepada Termohon bahwa mobil yang akan disita oleh Termohon tersebut merupakan mobil yang dikuasai oleh Pemohon dengan cara Pemohon meminjamkan uang kepada saudara Fransiskus Ngadu sebesar Rp 75.000.000,00 (tuju puluh lima juta rupiah) dengan atas permintaan saudara Fransiskus Ngadu dan saudara Fransiskus Ngadu menjaminkan mobil tersebut kepada Pemohon beserta dengan STNK mobil, dan ternyata dalam perjalanannya, saudara Fransiskus Ngadu tidak mampu mengembalikan uang Pemohon, karena itu Pemohon menagih uang kepada saudara Fransiskus Ngadu akan tetapi Fransiskus Ngadu masih belum memiliki uang untuk mengembalikan uang milik Pemohon;
Bahwa karena Fransiskus Ngadu tidak mampu mengembalikan uang pinjaman kepada Pemohon, maka mobil tersebut masih dalam penguasaan Pemohon;
Bahwa setelah Pemohon menjelaskan sebagaimana dalam posita 2 dan 3 di atas, Termohon tidak menghiraukannya dengan mendesak agar mobil tersebut diserahkan kepada Termohon untuk diamankan ke kantor Polres Manggarai dan Pemohon karena didesak akhirnya menyerahkan mobil tersebut kepada Termohon dan setelah Pemohon menyerahkan mobil tersebut kepada Termohon, Termohon selanjutnya memindahkan mobil tersebut yang semula di rumah Pemohon ke Kantor Polres Manggarai untuk diamankan sebabagai barang bukti;
Bahwa ketika Termohon datang bersama dengan teman-teman Termohon di rumah Pemohon untuk melakukan penyitaan sebuah kendaraan mobil, Termohon tidak menunjukan identitas Termohon dan tidak menjelaskan masalah apa yang sedang menyeret Pemohon sehingga kendaraan mobil milik Pemohon harus disita serta Termohon tidak menunjukan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Ruteng terkait dengan penyitaan tersebut;
Bahwa setelah mobil Pemohon disita oleh Termohon, Pemohon merasa ada yang tidak benar dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga masih di hari yang sama yakni hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2026 sekitar pukul 17.00 Wita, Pemohon berinisiatif untuk bertemu dengan Termohon untuk menanyakan apa masalah hukum sehingga menyeret Pemohon dan kendaraan Pemohon disita. Dan ketika Pemohon bertemu dengan Termohon, Pemohon menanyakan kepada Termohon hal tersebut, akan tetapi Termohon tidak memberikan jawaban yang pasti dengan berdalih permasalahan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut karena kepala bagian yang berkaitan dengan penanganan masalah tersebut masih berada diluar dan sedang mengikuti misa;
Bahwa karena Pemohon adalah masyarakat sipil biasa yang tidak mengetahui bagaiman proses hukum yang sesungguhnya, maka Pemohon mengikuti saja penyampaian dari Termohon;
Bahwa sementara itu, ketika Pemohon pergi bertemu dengan Termohon, Pemohon mendapati mobil Pemohon tidak berada di kantor Polres Manggarai justru mobil tersebut berada di depan rumah asrama polisi, hal itu membuat Pemohon curiga kepada Termohon jika kendaraan mobil tersebut disalahgunakan oleh Termohon;
Bahwa pasca penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kendaraan mobil Pemohon pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2026 yang lalu, pada tanggal 12 Agustus atau setidak-tidaknya masih pada bulan Agustus 2026 dan sampai Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ruteng, Pemohon tidak juga mendapatkan surat panggilan resmi dari Termohon untuk menghadap Termohon untuk dimintai keterangn sebagai saksi;
Bahwa karena Pemohon tidak pernah mendapatkan surat panggilan resmi dari Termohon, hal ini menambah kuat dugaan dari Pemohon jika kendaraan mobil Pemohon akan disalahgunakan;
Bahwa karena Pemohon merasa khawatir jika kendaran mobilnya disalahgunakan oleh Termohon, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mendatangi Kantor Polres untuk mengecek mobil tersebut dan benar saja mobil tersebut sudah tidak ada lagi di Kantor Polres Manggarai, tidak lepas sampai disitu, Pemohon mencoba mencari mobil tersebut di asrama polisi, karena sebelumnya Pemohon pernah melihat mobil tersebut terparkir rapi di depan rumah asrama polisi, dan setelah Pemohon ke rumah Asrama Polisi usaha yang dilakukan oleh Pemohn sis-sia Karen amobil tersebut tidak ada;
Bahwa setelah Pemohon mengetahui jika mobil tersebut sudah tidak ada lagi di Kantor Polres Manggarai dan di Asrama Polisi, Pemohon berupaya untuk menghubungi atau menemui Termohon akan tetapi Termohon selalu menghindar dan memberikan jawaban bahwa mobil tersebut telah diserahkan kepada leasing yang kantornya berada di Kota Mataram, Nusa Tengara Barat ;
Bahwa setelah Pemohon mendapatkan informasi dari Termohon seperti dalam posita 11 di atas, pada tanggal 14 Agustus 2026, sekitar pukul 23.42 Wita, Pemohon menemukan barang bukti berupa mobil milik Pemohon terpakir di Kampung Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, artinya mobil tersebut tidak benar telah diserahkan kepada leasing;
Bahwa karena Pemohon mengetahui jika mobil tersebut tidak benar dikirim ke leasing yang berada di kota Mataram, Pemohon berupaya menghubungi Bapak Petrus Rivaldo Barnuwis (Termohon) untuk menanyakan kepastian keberadaan mobil itu, namun Termohon menjawab jika Termohon sedang sibuk dan akan menghubungi kembali Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ruteng;
ANALISIS YURIDIS
Bahwa tindakan penyitaan barang bukti berupa mobil dengan merek Honda Mobilio warna putih oleh Termohon terhadap Pemohon ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan identitas, surat tugas, dan surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
Bahwa dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor: 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”;
Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan “wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya”;
Bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor: 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut;
Bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur awal yang wajib dipenuhi oleh penyidik sebelum melaksanakan penyitaan. Ketentuan ini mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan tanda pengenal serta surat izin penyitaan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda yang akan disita. Pengaturan tersebut merupakan bentuk pengawasan yudisial (judicial control) terhadap pelaksanaan upaya paksa sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak milik dan hak asasi setiap orang;
Bahwa secara normatif, Pasal 44 KUHAP menetapkan bahwa penyitaan hanya dapat dilaksanakan setelah penyidik memperlihatkan identitas resminya serta surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyitaan tidak dapat dilakukan secara diam-diam atau sewenang-wenang, melainkan harus dilaksanakan secara terbuka, sah, dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, pasal ini menjadi salah satu instrumen untuk menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan upaya paksa;
Bahwa tujuan utama Pasal 44 KUHAP adalah menjamin legalitas pelaksanaan penyitaan melalui mekanisme pengawasan oleh pengadilan. Selain itu, pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda bahwa penyitaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan izin yang sah. Dengan mekanisme tersebut, pembentuk undang-undang berupaya mencegah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) serta melindungi hak kepemilikan warga negara dari tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum;
Bahwa karena termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan, maka tindakan Termohon menunjukan ketidakpatuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat dalam hal ini Pemohon dalam hal pelaksanaan hukum.
PENUTUP
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Negeri Ruteng agar segera mengadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 KUHAP, dan mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ruteng c.q. Hakim Yang Memeriksa Permohonan berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:
Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
Menyatakan tindakan upaya paksa berupa penyitaan mobil merek Honda Mobilio warna putih milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
Memerintahkan kepada Termohon agar segera menyerahkan mobil dengan merek Honda Mobilio warna putih kepada Pemohon;
Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;
Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Ruteng yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami,
Penasehat hukum Pemohon
Syuratman, S.H.
Yeremias Odin, S.H.
Kristoforus Thadeus Jao, S.H., M.H.
|